Tugas dan Fungsi

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

 

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
    • Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan administrasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas :
    • menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
    • menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Dinas;
    • menyelenggarakan penetapan, perencanaan dan program kegiatan Perencanaan Pengembangan, Promosi, Pengawasan Pengendalian, Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam dan Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    • menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam dan Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi; perizinan;
    • menyelenggarakan fasilitas dan jaringan kerjasama di Bidang Perencanaan dan Pengembangan terpadu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam pemberdayaan pengurusan perizinan;
    • menyelenggarakan pelayanan semua jenis perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi  penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penelitian pemberian izin sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan motivasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
    • menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi,  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan kajian penetapan pemberian izin, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan kajian dan pembinaan Tim Teknis serta kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan kapasitas perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penanganan pengaduan dibidang perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan telaahann staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
  4. Untuk melaksanakan tuags, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
    • Sekretaris;
    • Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    • Bidang Promosi;
    • Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    • Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam;
    • Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial;
    • Kelompok Jabatan Fungsional;