Perizinan Cepat, Investasi Meningkat, Sumut Bermartabat

Motto Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara

Profil Dinas

PMPPTSP PROVINSI SUMATERA UTARA

Sejarah Berdiri

SEJARAH BERDIRI DPMPPTSP PROVSU

 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari 2 (dua) SKPD, yaitu Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2008 dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tahun 2010. Penggabungan 2 (dua) badan tersebut merupakan amanat PP nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Menindaklanjuti ketentuan dimaksud, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.8A Kec. Medan Baru Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

 

Tugas dan Fungsi

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

 

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada Daerah Provinsi.
  2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
    • Perumusan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan evaluasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan administrasi pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan informasi penanaman modal, penyelenggaraan perizinan satu pintu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas :
    • menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas;
    • menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada Dinas;
    • menyelenggarakan penetapan, perencanaan dan program kegiatan Perencanaan Pengembangan, Promosi, Pengawasan Pengendalian, Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam dan Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
    • menyelenggarakan pengkoordinasian penetapan Tim Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam dan Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pembinaan, monitoring/pemantauan dan sosialisasi; perizinan;
    • menyelenggarakan fasilitas dan jaringan kerjasama di Bidang Perencanaan dan Pengembangan terpadu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam pemberdayaan pengurusan perizinan;
    • menyelenggarakan pelayanan semua jenis perizinan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pemberian izin dan rekomendasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan pengkoordinasian dan evaluasi  penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penelitian pemberian izin sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan motivasi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
    • menyelenggarakan penetapan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi,  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan kajian penetapan pemberian izin, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan kajian dan pembinaan Tim Teknis serta kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    • menyelenggarakan sosialisasi pemberdayaan kapasitas perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penanganan pengaduan dibidang perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan penilaian kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan, sesuai standar yang ditetapkan;
    • menyelenggarakan telaahann staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;
    • menyelenggarakan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.
  4. Untuk melaksanakan tuags, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas dibantu:
    • Sekretaris;
    • Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
    • Bidang Promosi;
    • Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
    • Bidang Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam;
    • Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial;
    • Kelompok Jabatan Fungsional;

Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat



Misi

  • Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki Iman dan Taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
  • Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya. politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
  • Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
  • Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tengara dan Dunia.
  • Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena Ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, dan berperikemanusiaan, dan beradab.

Struktur Organisasi